President Director & CEO Indosat Ooredoo, Alexander Rusli menegaskan kembali seandainya pihaknya tetap mulai menerapkan kebijakan penurunan tarif interkoneksi yg baru sesuai dengan SE nomor 1153/M.Kominfo/PI.0204/08/2016 tertanggal 2 Agustus 2016, tentang Implementasi Biaya Interkoneksi Tahun 2016.”Kami menilai kebijakan yg dituangkan dalam SE tersebut sangat pro rakyat dan mulai membawa manfaat yg lebih besar kepada masyarakat,” kata Alex, Jumat (02/09).Dikatakannya, Indosat Ooredoo dan dua operator yang lain sudah mematuhi permintaan Pemerintah dalam SE dengan mengatakan penyesuaian daftar penawaran interkoneksi (DPI) selambat-lambatnya 15 Agustus 2016. Dengan DPI yg telah disesuaikan, maka bisa membuat kesepakatan dengan memakai tarif rujukan terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).”Adapun buat interkoneksi dengan operator yg belum mematuhi ketentuan SE, maka kita mulai menyerahkan kepada BRTI sebagai badan yg berwenang menangani masalah terkait dengan interkoneksi,” jelasnya dalam informasi tertulis.Menurutnya, melalui penurunan tarif interkoneksi ini, masyarakat mulai mampu menikmati layanan telekomunikasi dengan harga yg lebih terjangkau, layanan yg lebih baik, mendorong industri telekomunikasi menjadi lebih efisien, serta menciptakan iklim kompetisi yg lebih sehat. Jika segala itu tercapai, maka pada akhirnya masyarakat mulai menikmati jaringan telekomunikasi yg lebih merata sebagai penggerak ekonomi nasional.Terlepas dari itu, terkait penundaan penerapan tarif interkoneksi lantaran sesuatu sisi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara juga harus bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI terlebih dahulu, pihaknya mengakui memahami hal itu sekaligus yaitu wujud penghormatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI.”Namun demikian, semangat dan substansi dari SE yg berisi penurunan biaya interkoneksi rata-rata 26 persen pada 18 skenario panggilan telepon dan SMS antar operator tak berubah. Karena penurunan biaya interkoneksi secara alamiah dan ilmiah pasti terjadi sebagai konsekuensi dari kemajuan teknologi yg semakin efisien dan skala ekonomi jaringan yg semakin besar,” tuturnya.Tarif interkoneksi sendiri yaitu biaya yg harus dibayar oleh suatu operator kepada operator yang lain yg menjadi tujuan panggilan atau telepon. Saat ini tarif interkoneksi berkontribusi 15 persen terhadap penentuan tarif ritel. Sebelumnya, pemerintah sudah memutuskan penurunan tarif interkoneksi antaroperator selular dengan rata-rata 26 persen dari 18 skema.Seperti misalnya, penurunan biaya panggilan sebelumnya Rp 250 menjadi Rp 204. Opsi penurunan 26 persen itu telah melalui formula yg dikonsultasikan bersama sebuah firma konsultan independen selama 10 tahun terakhir. Penetapan ini sudah diputuskan dan mulai diberlakukan akan 1 September 2016 sampai dengan Desember 2018.Kebijakan tarif interkoneksi memang tengah panas dingin di industri telekomunikasi. Pasalnya, tak segala operator selular mendukung kebijakan penurunan tarif interkoneksi. Sebut saja PT Telkom dan Telkomsel. Dengan penerapan kebijakan tersebut dianggap nantinya mulai merugikan mereka yg sudah membangun jaringan di semua Indonesia hingga sampai perbatasan.Ribut-ribut tarif baru interkoneksi ini pun terdengar hingga ke telinga Dewan Perwakilan Rakyat Komisi I. Sampai-sampai Dewan Perwakilan Rakyat Komisi I pun ikut ingin tahu akar dari polemik itu dengan mengundang semua operator selular pada minggu lalu. Dewan Perwakilan Rakyat pun meminta kepada Menkominfo menunda penerapan kebijakan tersebut sampai dilakukannya rapat lagi antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Menkominfo.Baca juga:
Kecewa interkoneksi ditunda, XL mulai surati BRTI
XL goda pelanggan prabayar dengan diskon Rp 1 juta
Begini sikap Telkomsel terkait penundaan tarif baru interkoneksi
Sah ditunda, Kemkominfo minta tarif interkoneksi lama jadi acuan
XL tengah persiapkan layanan 4.5G bagi tahun 2017
Bisnis digital Telkomsel tumbuh 46,7 persen di semester I 2016
Sumber: http://www.merdeka.com
